Pada Maret 2018, sebuah artikel berjudul “The Spread of True and False News Online” terbit di jurnal terkemuka Science. Penulisnya tiga orang ilmuwan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), AS. Mereka adalah Sinan Aral, Soroush Vosoughi dan Deb Roy. Dalam artikel tersebut ketiganya memaparkan temuan tentang fenomena penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial. Mereka menganalisis 126,000 rantai cuitan di Twitter selama 11 tahun, semenjak 2006-2017.

Hasil penelitian ini mengejutkan. Aral dan timnya sampai pada dua kesimpulan penting. Pertama, bahwa hoaks menyebar lebih cepat ketimbang berita faktawi. Penelitian ini menemukan fakta bahwa hoaks di Twitter menyebar 6x lebih cepat untuk mencapai 1,500 orang dibanding berita faktawi.

Kedua, bahwa hoaks menyebar lebih luas ketimbang berita faktawi. Aral dan timnya menemukan fakta bahwa berita bohong 70% lebih banyak di-retweet ketimbang berita faktawi.

Era dromologi

Paul Virilio, seorang filsuf asal Perancis, dalam bukunya Speed and Politics: An Essay on Dromology (1986), menyatakan bahwa realitas kebudayaan dewasa ini digerakkan oleh logika dan obsesi akan kecepatan.

Virilio menyebutnya sebagai era dromologi. Dromologi berasal dari bahasa Yunani “dromos” yang artinya berlari kencang dan “logos” yang artinya semesta pengetahuan. Secara sederhana, dromologi berarti semesta berpikir yang digerakkan oleh prinsip kecepatan.

Berbeda dengan era modernitas yang digerakkan oleh prinsip produksi dan era modernitas-lanjut (late-modernity) yang ditegakkan oleh prinsip konsumsi, merujuk Virilio, era postmodernitas ditegakkan oleh prinsip dromologi. Logika dromologi menuntun untuk menjadi yang tercepat, yang pertama, yang terdepan. Adagium era dromologi adalah: siapa cepat dia menang. Siapa menang dia berkuasa. Siapa lambat dia tertinggal. Siapa tertinggal dia kalah.

Menurut Virilio, logika dromologi menguasai nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat postmodern dewasa ini: transportasi, produksi, konsumsi, politik, komunikasi, teknologi, gaya hidup, media, pekerjaan, waktu senggang, seni, olahraga dan bisnis. Beberapa contoh fenomena dromologi misalnya adalah maraknya restoran cepat-saji (fast-food), perlombaan teknologi kereta cepat (bullet train), berkembangnya bisnis membaca cepat (speed-reading), obsesi akan kecepatan akses internet, percepatan teknologi pertukaran data daring (online data-exchange), hingga hasrat untuk selalu mengikuti kabar terbaru (breaking news) di media sosial dan ketakutan akan ketinggalan informasi atau fear of missing out (FOMO).

Dalam konteks logika dromologi, fenomena penyebaran hoaks yang lebih cepat ketimbang berita faktawi bisa dibaca sebagai konsekuensi logis kejayaan prinsip kecepatan dalam realitas masyarakat postmodern. Dengan bantuan perkembangan teknologi informasi – terutama media sosial – serta terbitnya era post-truth dimana emosi dan perasaan lebih penting ketimbang fakta dan data (McIntyre, 2018), berita bohong kini dengan mudah dapat disebarluaskan dengan kecepatan dan daya jangkau yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dengan dorongan emosi, para pengguna media sosial kini dengan mudah melupakan prinsip verifikasi, hilang nalar, grusa-grusu dan terburu-buru ingin menjadi yang pertama mengabarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Ya, inilah era dromologi kebohongan.

Celakanya, dalam masyarakat post-truth, logika dromologi kebohongan kerap dijadikan alat propaganda demi meraih dan mempertahankan kekuasaan. Michiko Kakutani dalam bukunya The Death of Truth: Notes on Falsehood in the Age of Trump (2018), misalnya, mengungkapkan dengan gamblang bagaimana Donald Trump memanfaatkan logika dromologi kebohongan demi meraih kursi kepresidenan. Dengan teknik propaganda ‘firehose of falsehood’, Brad Parscale, direktur kampanye digital Donald Trump di ajang Pilpres 2016, mengakui bahwa timnya sengaja menyebarluaskan hoaks secara masif dan berulang melalui media sosial, terutama Facebook, sebagai strategi untuk meraih kemenangan bagi Trump. Hasilnya? Trump terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ke-45.

Yang menarik, bahkan setelah menjadi presiden sekalipun, alih-alih berhenti menebar hoaks, Trump ternyata masih memanfaatkan logika dromologi kebohongan demi mempertahankan kekuasaannya. Koran The Washington Post (1/8/2018), misalnya, mencatat bahwa semenjak hari ketika ia diangkat sebagai presiden AS pada 20 Januari 2017 hingga saat ini, Trump telah membuat 4.229 klaim keliru, tidak benar, atau menyesatkan ke publik masyarakat Amerika Serikat.

Trump secara sadar menyebarkan hoaks untuk mendapatkan sorotan kamera media, mengalihkan perhatian publik akan isu-isu tertentu, dan yang lebih penting lagi, untuk mengeksploitasi emosi para pendukung fanatiknya. Dengan memanfaatkan logika dromologi kebohongan – bahwa hoaks menyebar lebih cepat dan lebih luas ketimbang berita faktawi – Trump memanipulasi fakta dan mengeksploitasi emosi khalayak demi mempertahankan kekuasaannya.

Mencegah dampak negatif

Dampak negatif dromologi kebohongan – menghilangnya batas antara kebohongan dan kebenaran, terciptanya perpecahan dalam masyarakat, tersebarnya rasa tidak percaya, ketakutan dan kebencian, hingga tersulutnya konflik antar kelompok dan kekerasan fisik – tentu saja tidak bisa dipandang sebelah mata.

Untuk mengantisipasi dampak negatif dromologi kehobongan, sejumlah cara setidaknya bisa ditempuh. Pertama, prinsip kehati-hatian, menjaga jarak, bahkan skeptis, dan selalu melakukan verifikasi, check and re-check, ketika mengakses informasi harus menjadi pegangan, terutama bagi para pengguna media sosial.

Kedua, negara dan pemerintah seyogyanya terlibat lebih aktif dalam upaya mencegah dampak buruk penyebaran hoaks, terutama melalui media sosial. Upaya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada para pengguna media sosial. Pendidikan literasi digital seyogyanya segera menjadi bagian kurikulum pendidikan nasional di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan efek jera, sanksi dan hukuman terkait penyebaran berita bohong di media sosial juga harus lebih tegas, lebih berat dan tidak tebang pilih.

Ketiga, penegakan hukum dan pemberian sanksi seharusnya tidak hanya ditujukan kepada penyebar hoaks, tetapi juga kepada perusahaan penyedia layanan media sosial. Dengan kata lain, perusahaan penyedia layanan media sosial harus dituntut untuk ikut bertanggungjawab terhadap pelbagai praktik penyalahgunaan platform yang mereka ciptakan, termasuk praktik penyebaran hoaks.

Hanya dengan upaya proaktif, preventif dan kolaboratif, maka dampak negatif dromologi kebohongan akan dapat diminimalisir. Terlalu mahal harga yang harus dibayar jika praktik-praktik penyebaran hoaks terus dibiarkan dan menggerogoti fondasi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Medhy Aginta Hidayat

Dosen mata kuliah Dimensi Sosial Teknologi, Program Studi Sosiologi, FISIB, Universitas Trunojoyo Madura. Doktor sosiologi Universitas Missouri, AS.

Artikel opini ini telah dimuat di Media Indonesia, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Image credit: Media Indonesia